Selasa, 09-Mar-2021

Rabu, 15/02/2017 Pendidikan 516 hits

Ujian Nasional Sekolah lanjutan Tingkat Pertama


Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah kementrian pendidikan dan kebuadayaan adalah tidak adanya ujian perbaikan tahun 2017. Dasar pemikiran diambilnya kebijakan ini adalah hasil evaluasi tahun 2016, ada sekitar 160 ribu lulusan SLTA yang mendaftar ujian perbaikan tapi kenyataan dilapangan hanya ada sekitar 10 persen saja yang mengikuti ujian perbaikan (data kemendikbud.go.id). Akan tetapi jika ada siswa lulusan 2017 yang ingin memperbaiki hasil ujian tahun 2017 masih bisa mengikuti ujian perbaikan ditahun 2018, tapi pelaksanaanya berbarengan dengan ujian susulan tahun 2018.

Disatu sisi, kementrian riset tehnologi dan pendidikan tinggi (Kemristekdikti) menyatakan bahwa, hasil Ujian Nasional menjadi salah satu bagian dari seleksi masuk perguruan tinggi, ini artinya bahwa perguruan tinggi berhak mempertimbangkan calon mahasiswanya untuk diterima atau ditolak berdasarkan hasil ujian nasional. Namun dalam hal ini perguruan tinggi negerilah yang akan memegang kendali, karena selama ini kebanyakan pergurun tinggi swasta masih menomor duakan hasil prestasi akademik siswa, dan dalam hal ini adalah hasil nilai Uijian nasional. Menyikapi hal ini tentunya, hasil ujian nasional tidak menjadi lagi patokan bagi lulusan SLTA untuk menjadikan ukuran kesiapan mereka untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

Penerimaan mahasiswa SNMPTN dan SBMPTN tahun 2015 lalu menunjukkan bagaimana tingginya minat lulusan SLTA ke perguruan tinggi negeri (PTN) tersebut, dimana dari kapasitas PTN sekitar 270.000, yang mendaftar untuk masuk mencapai 852.093 siswa. Bahkan untuk jurusan tertentu yang termasuk favorit saringan masuknya sangat ketat karena peminatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daya tampungnya. Ini artinya bahwa ada sekiatr 580.000 peminat PTN harus dengan berat hati memilih Perguruan tinggi Swasata (PTS) atau mungkin memilih bekerja dikarenakan biaya pendidikan diperguruan tinggi swasta cenderung lebih tinggi. Sementara menurut data Tahun 2015 saja ada 2,8 juta peserta ujian SMA/ MA/ SMK, mau kemanakah mereka?

Jenjang pendidikan SLTA yang dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK akhir-akhir ini menjadi hangat diperbincangkan terkait rekapitulasi yang dikeluarkan tiap tahun oleh pemerintah atas lulusan dan daya serap perguruan tinggi negeri tersebut. Salah satu jenjang pendidikan yang menjadi top trend akhir-akhir ini adalah tentang Sekolah Menengah kejuruan atau SMK, betapa tidak SMK! menjadi alternatif terbaik untuk lulusan SLTP sederajat untuk melanjutkan pendidikan. Bukan tidak menjadi alasan bahwa slogan SMK yang  BISA! siap kerja, cerdas dan kompetitif menjadikan SMK idola baru didunia pendidikan. Persaingan yang sangat ketat untuk bisa duduk dibangku perguruan tinggi negeri dan kompetisi yang sangat tinggi serta kemampuan secara finasial rata-rata lulusan SLTP sederajat yang masih rendah, menjadikan SMK gerbang baru untuk bisa menghasilkan lulusan yang kompetitip dan produktif.

Berdasarkan informasi yang dilansir oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan bahwa serapan dunia kerja terhadap lulusan SMK sekiatr 85 % dalam waktu tiga bulan setelah lulus. Dalam data Kemendikbud saat ini ada sekitar 12 ribu SMK di seluruh Indonesia dengan jumlah lulusan per tahun sekitar 1,3 juta orang. Sementara jumlah siswanya 4,4 juta orang, lebih banyak dibandingkan jumlah siswa SMA 4,3 juta orang

Selanjutnya, mengapa SMK menjadi primadona? kurikulum pembelajaran yang berbasis link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) menjadikan sekolah menengah kejuruan ini mempunyai nilai lebih untuk lulusannya. artinya jika mind set rata-rata lulusan pendidkan tinggi untuk mencari pekerjaan setelah lulus, maka dipangkas habis oleh sistem pendidkan jenjang SLTA yang dalam hal ini SMK. artinya, kalau target utama setelah lulus pendidikan tinggi atau kuliah adalah bekerja, kenapa tidak memilih SMK setelah lulus SLTP. Salah satu keunggulan pendidikan kejuruan (SMK) adalah adanya sistem pendidikan ganda (PSG) atau yang lebih dikenal oleh masayarakat luas sebagai Prakerin (Praktek Kerja Industri), yang diatur oleh Kepmen  pendidikan  dan  kebudayaan No 323/U/1997, tentang  penyelenggaraan  prakerin  SMK yang selama ini dilaksanakan kurang lebih 3 (Tiga) bulan. dalam masa prakerin ini siswa dituntut untuk berperan akti sebagai karyawan/pekerja yang mempunyai tugas dan kewajiban sama seperti karyawan/ pekerja tetap. Pemerintah yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan tentunya juga telah membuat peraturan tentang praktek kerja industri yang dalam hal ini tertuang adalam kepmen pendidkan dan kebuadayaan No 323/U/1197 dan merujuk kepada perjanjina kerja sama departemen pendidikan dan kebudayaan dengan kamar dagang dunia kerja dan industri indonesia No 0104A/U/1996 nomor SKEP/019/DPH/IV/1994 tanggal 28 april/1994. Ini artinya bahwa dunia kerja atau industri memmpunyai kewajiban untuk menerima perserta kerja industri yang dalam hal ini adalah siswa sekolah menengah kejuaraun.

Akhirnya, kurikulum SMK yang berbasis link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja atau dunia industri juga lebuh memudahkan komunikasi dua arah untuk membicarakan kerja sama tindak lanjut stelah peserta kerja industri tersebut menyelesaikan pendidikannya di sekolah kejuruan tersebut. Komunikasi ini juga bisa memperbincangkan tentang aspek skill atau keterampilan tertentu yang lebih spesifik yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau industri, sehingga tidak hanya link yang tercapai sesuai target tapi match-nya juga yang merupakan kebutuhan mutlak dunia kerja atau industri untuk pengembangan perusahaan kearah yang lebih maju sebagai hasil akhir dari kegiatan tersebut. 

Ada yang lebih bagus dati Hit?....yang lebih mahal banyak! Ada yang lebih efektif dari sistem pendidkan SMK?....yang lebih lama banyak! SMK Bisa, Siap kerja, Cerdas dan Kompetitif.

: tanpa label

JAJAK PENDAPAT

Informasi yang disajikan dalam situs ini menurut Anda ?